PANCASILA-POST: Sebanyak 65 mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Prodi PPKn) Fakultas Ilmu Pendidkan (FIP) Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama) mengeruduk gedung DPRD Kota Batu. Melalui Kuliah Parlemen yang digagas dosen pengampu Matakuliah Analisis Kebijkan Publik,dan Pemerintahan Daerah, Alim Mustofa, S.Sos., SH., MAP ini berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kota Batu, Senin (25/11/2024).
Sebelum melakukan kuliah parlemen, kegiatan diawali dengan Focus Group Discussion (FGD) yang menyoal masifnya politik uang mejelang Pencoblosan dalm gelaran Pilkada Tahun 2024. Dalam FGD, Emanuel Asdiakon Baowolo, memaparkan terkait politik adalah pertarungan soal ide dan gagasan bukan pertarungan uang atau money politik. Menurutnya, generasi muda atau mahasiswa harus memberikan penyadaran kepada siapapun agar kualitas demokrasi kita itu tetap terjaga. Mahasiswa harus membuat suatu perubahan atau berpartisipasi dalam politik agar bisa menghilangkan money politik di republik ini.
Demokrasi artinya warga harus ikut berpartisipasi dalam prosesnya. Untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat terkait politik yang bersih maka peran mahasiswa itu sangatlah penting. Untuk terhindar dari politik maka penguatan regulasi yang ada harus tetap kita tingkatkan. Bagaimana mungkin kita membiarkan negara ini hancur di kuasai oleh elit-elit yang tidak bermoral?.
Tentu dengan penyadaran dalam diri mahasiswa itu harus di tingkatkan agar mahasiswa bisa memperkuat regulasi yang ada sehingga kita bisa terbebas dari cengkraman politik uang.
Mahasiswa angkatan 2022 ini pun tak menafikan, bahwa Politik itu sebenarnya baik tetapi yang berbuat buruk adalah orang-orang yang terjun di dalam hal-hal praktis sehingga ideologinya tidak di pertahankan lagi dan akhirnya terjerumus dalam politik uang.
Sementara, Alim selaku dosen pengampu mengungkapkan kuliah parlemen bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa. “Hal ini penting agar mahasiswa dapat membuat komparasi antara teori dan praktik dalam pendalaman keilmuan yg dipelari”, ujarnya.
Dalam hal ini adalah ilmu pemerintahan, hukum administrasi negara dan analisa kebijakana pulbik.
Pria yang pernah menjabat Ketua Bawaslu Kota Malang, menambahkan terkait pemilihan lembaga DPRD sebagai tempat pembelajaran. “Karena DPRD merupakan bagian dari unsur pemerintah daerah yg mempunyai kewenangan dalam mengatur pemerintahan daerah dalam aspek kebijakan public”, terangnya. (mr.dont)