Unikama – Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (PPKn Unikama) menggelar Kuliah Umum bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (28/10/2021) secara virtual.  Kegiatan ini merupakan upaya kampus dalam rangka menyiapkan lulusan yang berintegritas guna menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan menyambut society 5.0. Dengan demikian, dinilai penting untuk terus memupuk dan […]

Unikama – Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama) menghelat Ngobrol Pintar (Ngopi) Bareng Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang, Rabu (24/11/2021). Tema yang diangkat adalah “Integritas Pemilu: Warga Negera Bisa Apa?” Kaprodi PPKn Romadhon MPd menjelaskan,  pemilu merupakan isu seksi yang selalu menarik untuk dibahas. Sebab, sering dalam penyelenggaraan, pemilu dianggap

Malang, 28 Oktober 2021 Kuliah Umum “Menakar Urgensitas Pendidikan Anti Korupsi dalam Penguatan Karakter Warga Negara” yang diselenggarakan oleh Prodi PPKn Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama), pada Bersama Narasumber: Dyan Maulidha (Direktorat SosKam Anti Korupsi-KPK RI) Dr. Harmanto, M.Pd (Wakil Ketua Asosiasi Profesi PPKn Wilayah Jatim) Dr. Andri F. Gultom, M.Phil (Kepala

UNIKAMA – Prodi (Program Studi) PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) merupakan salah satu Prodi yang ada di Unikama (Universitas PGRI Kanjuruhan Malang) dengan konsentrasi pendidikan berbasis Pancasila. Banyak sekali yang akan didapatkan mahasiswa dalam proses pembelajaran di Prodi ini. Drs. Didik Iswahyudi, M.Pd., selalu Kaprodi (Ketua Prodi) PPKn menjelaskan bahwa nantinya mahasiswa yang telah lulus

UNIKAMA – Kegiatan pembangunan bagaimanapun akan berdampak pada eksistensi penguasaan dan pemilikan tanah oleh rakyat, khususnya tanah pertanian oleh petani. Untuk itu, mereformasi hukum agraria dianggap menjadi satu-satunya cara untuk melindungi hak pribumi itu sendiri. Guru Besar Hukum Prof. Dr. H. Achmad Sodiki, SH mengatakan, banyaknya partai politik yang ada di Indonesia terjadi kesimpangsiuran. Sehingga tidak